JAKARTA - Menjelang bulan suci Ramadan 2026, kabar baik datang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri akan segera cair pada minggu pertama bulan Ramadan.
Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa para pegawai negara dan aparat keamanan bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang, tanpa terhambat oleh masalah keuangan.
Meski tanggal pasti pencairan THR belum dirinci, Purbaya memastikan bahwa pencairan THR akan dimulai dalam waktu dekat, yakni pada awal bulan puasa.
Hal ini memberikan harapan kepada jutaan ASN, TNI, dan Polri yang telah menantikan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Purbaya menegaskan bahwa, meskipun tanggal pastinya belum dapat dipastikan, yang jelas THR akan cair pada minggu pertama puasa.
Besaran Total THR ASN, TNI, dan Polri Tahun 2026
Jumlah total anggaran THR untuk ASN, TNI, dan Polri pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp55 triliun. Pencairan ini akan melibatkan lebih dari sekadar pegawai negeri sipil, tetapi juga seluruh anggota TNI dan Polri yang terdaftar dalam sistem.
Pemerintah berharap bahwa anggaran besar ini akan mempermudah mereka dalam mempersiapkan kebutuhan selama bulan Ramadan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Penyaluran THR tersebut akan dimulai pada minggu pertama Ramadan, di mana pencairan akan dilakukan secara bertahap.
Purbaya juga mengingatkan agar pencairan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu penyaluran.
Meskipun tak disebutkan tanggal pastinya, langkah ini menunjukkan kesiapan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada ASN, TNI, dan Polri.
Proyeksi Belanja Pemerintah dan Dampaknya pada Ekonomi
Pencairan THR ini merupakan bagian dari proyeksi belanja pemerintah yang lebih luas, yang diperkirakan mencapai Rp809 triliun pada kuartal pertama tahun 2026.
Sebagian besar anggaran tersebut telah dialokasikan untuk berbagai program penting, termasuk penyaluran THR, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera.
Belanja pemerintah ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, terutama di awal tahun 2026.
Salah satu program utama yang disiapkan oleh Pemerintah adalah MBG, dengan anggaran sebesar Rp62 triliun.
Program ini ditujukan untuk memastikan agar masyarakat, terutama yang terdampak bencana atau kemiskinan, bisa mendapatkan makanan bergizi secara gratis.
Selain itu, ada juga anggaran rekonstruksi bencana di Sumatera yang mencapai Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi senilai Rp13 triliun yang difokuskan untuk mendukung sektor-sektor yang membutuhkan dukungan tambahan.
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Konsumsi Rumah Tangga
Menkeu Purbaya juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap kuat pada tahun 2026, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026 diperkirakan mencapai 5,5% hingga 6%.
Jika proyeksi ini tercapai, Indonesia diperkirakan berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5% yang sering menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Purbaya menekankan bahwa pencapaian ini menunjukkan stabilitas ekonomi yang baik di Indonesia, meskipun ada tantangan besar di pasar global.
Konsumsi rumah tangga diyakini akan semakin menguat pada triwulan pertama 2026, terutama didorong oleh faktor-faktor seperti libur dan cuti bersama yang terjadi menjelang Imlek dan Idul Fitri, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang semakin populer di kalangan pekerja.
Program THR juga diyakini dapat mendorong konsumsi rumah tangga karena sebagian besar bantuan tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan Lebaran.
Upaya Pemerintah dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi
Untuk menjaga keseimbangan ekonomi, Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah program infrastruktur yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan sektor penawaran dan investasi.
Di antaranya adalah pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebanyak 30 ribu unit dengan anggaran sebesar Rp90 triliun, serta pembangunan 190 ribu unit rumah yang terdiri dari rumah komersial, subsidi, dan bantuan renovasi rumah.
Proyek-proyek besar lainnya yang juga akan mempercepat perekonomian Indonesia adalah hilirisasi Danantara, yang mencakup proyek senilai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun.
Dengan adanya dorongan investasi langsung yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp220 triliun, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada 2026.
Mengoptimalkan Sumber Daya untuk Pertumbuhan Ekonomi
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah pada awal tahun 2026 diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian Indonesia.
Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa belanja negara digunakan secara efisien, dengan fokus pada program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Dari THR ASN, TNI, dan Polri hingga berbagai proyek infrastruktur, semua ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
